Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, terkait progres pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pertanian yang saat ini tengah berjalan di sejumlah kabupaten/kota.
M. Nasir menjelaskan, total anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pascabencana di Provinsi Aceh mencapai Rp380.033.300.000. Anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan utama, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujar M. Nasir.
Konten Terkait
Pada kegiatan optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan anggaran sebesar Rp155.658.250.000 dalam bentuk bantuan pemerintah. Kegiatan ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare. Untuk tahap perencanaan (SID/DRT), yang dilaksanakan oleh USK, UNIMAL, dan UNSAM, telah mencapai progres 12.205 hektare atau sekitar 45 persen dari total target.
Selanjutnya, kegiatan konstruksi oplah dengan anggaran sekitar Rp124.526.600.000 akan dilaksanakan setelah tahap perencanaan selesai, disusul dengan pengolahan lahan senilai Rp24.363.900.000. Kedua kegiatan tersebut dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi lahan dengan total anggaran Rp65.236.050.000. Kegiatan ini mencakup lima kabupaten dengan luas 4.393 hektare. Saat ini, progres konstruksi rehabilitasi sawah sedang terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare atau sebagian besar dari total target.
Di sektor irigasi, Pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98.073.000.000. Saat ini, baru 70 unit atau sekitar 3,49 persen yang sedang dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan perencanaan.
Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14.006.000.000 telah menunjukkan progres sekitar 24 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5.400.000.000 masih dalam tahap persiapan.
Untuk jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30.000.000.000, saat ini baru sekitar 8 persen yang dalam tahap pengerjaan. Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11.660.000.000 juga masih dalam tahap awal, dengan progres sekitar 8 persen.
M. Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” pungkasnya.
Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.[]
