ACEH UTARA – Tim Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon menemukan sejumlah persoalan teknis dan keselamatan dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Gampong Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara.
Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan pada Senin, 9 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.
Berdasarkan data tim investigasi, sebanyak 10 unit huntara atau setara dua kopel sedang dibangun oleh pelaksana teknis CV Hana. Pembangunan huntara tersebut mulai dikerjakan pada awal Februari 2026 dengan anggaran sebesar Rp85 juta untuk lima unit atau satu kopel.
Konten Terkait
“Spesifikasi bangunan meliputi luas bilik ruangan 4,8 meter x 3,6 meter serta fasilitas kamar mandi/WC berukuran 120 cm x 120 cm. Hingga saat investigasi dilakukan, progres pembangunan diperkirakan telah mencapai 30–40 persen,” sebut Masri
Namun kata Masri, dari hasil pengamatan di lapangan, tim menemukan beberapa potensi dampak risiko. Di antaranya, lokasi huntara dinilai tidak mempertimbangkan aspek ekologi dan keselamatan karena berada dalam radius sekitar tiga meter dari badan jalan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, bangunan huntara juga berada tepat di bawah jaringan listrik milik PLN tanpa pelindung. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keselamatan penghuni. Tim juga menemukan potensi longsor karena timbunan tanah di lokasi pembangunan tidak melalui proses pemadatan yang memadai.
“Lokasinya sangat beresiko, terhadap keselamatan yang tinggal di huntara tersebut,” ujar Masri Ketua Aliansi Pers.
Sementara itu, Geuchik Gampong Matang Bayu, Basyaruddin, menyebutkan jumlah warga terdampak dengan kategori rumah rusak berat mencapai 21 kepala keluarga (KK).
Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada petugas yang datang untuk menanyakan preferensi korban, apakah memilih tinggal di huntara komunal atau pembangunan hunian sementara di lokasi rumah masing-masing (huntara insitu).
Menurut Basyaruddin, sebagian besar korban banjir lebih memilih pembangunan huntara di lokasi rumah masing-masing. Hingga saat ini, hanya dua kepala keluarga yang menyatakan bersedia menempati huntara komunal setelah selesai dibangun. Sementara warga lainnya memilih tinggal di rumah keluarga atau membangun hunian darurat secara mandiri di lokasi rumah mereka.
Tim mendorong agar proses pembangunan huntara tetap memperhatikan aspek keselamatan, kebutuhan riil korban, serta standar teknis bangunan agar hunian yang dibangun benar-benar layak huni dan aman bagi masyarakat terdampak bencana.(*)
