ACEH UTARA, GENTAPOST.COM – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam melalui sosialisasi tiga fatwa MPU Aceh yang menyentuh persoalan kehidupan rumah tangga, praktik percaloan bantuan, hingga kewajiban pelunasan utang bagi korban terdampak bencana.
Kegiatan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam Tahun 2026 tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Utara, Landing, Lhoksukon, Selasa (17/11/2026), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan ulama, yakni Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, serta Tgk. H. Muhammad Sufi atau Abi Paloh Gadeng.
Turut hadir Wakil Ketua I MPU Aceh Utara, Tgk. H. Muhammad Ja’far atau Abu Lung Angen, Wakil Ketua II MPU Aceh Utara, Tgk. Muniruddin, AR, Tgk. H. Muzakir atau Waled Lapang, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara, T. Idris Thaib, Kepala Dinas Pendidikan Dayak Aceh Utara serta unsur pemerintah daerah, imam masjid tingkat kecamatan, imam gampong, geuchik, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat.
Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Utara, Wahyuddin, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Berbagai persoalan keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga kemajuan teknologi informasi dinilai turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemahaman keagamaan yang benar dan komprehensif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman maupun praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.
Ia menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas fatwa-fatwa yang telah ditetapkan MPU Aceh sekaligus menjadi sarana edukasi untuk memperluas pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap fatwa MPU Aceh, memberikan penjelasan mengenai substansi dan dasar hukum setiap fatwa, serta membangun kesadaran untuk menjaga dan mengamalkan ajaran Islam sesuai tuntunan Al-Qur’an dan hadis.
Berdasarkan laporan panitia, kegiatan tersebut diikuti 342 peserta yang berasal dari berbagai unsur, terdiri atas 51 orang dari unsur MPU Aceh Utara, Dewan Kehormatan Ulama dan tenaga ahli, 27 imam masjid besar kecamatan, 27 penyuluh agama Islam, 200 geuchik dan imam gampong, 15 alumni Pendidikan Kader Ulama, serta 22 cendekiawan Muslim.
Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.
Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi fatwa merupakan agenda rutin lembaga tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan MPU sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
Ia menjelaskan, MPU kabupaten memiliki kewenangan melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh, sekaligus memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta tatanan ekonomi yang Islami.
Menurut Abu Manan, penyebarluasan fatwa menjadi penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai berbagai persoalan hukum Islam dan dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara beserta jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan DPRK Aceh Utara dan komisi terkait atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Abu Manan menilai dinamika persoalan umat yang terus berkembang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, diperlukan keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan pandangan ulama agar berbagai persoalan masyarakat dapat disikapi berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat hubungan ulama dan umara dalam membangun masyarakat yang Islami, berakhlak mulia, berilmu, dan sejahtera menuju Aceh Utara Bangkit.
Tiga Fatwa Menjawab Persoalan Aktual
Dalam sosialisasi tersebut, terdapat tiga fatwa MPU Aceh yang menjadi pembahasan utama, yaitu Fatwa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Hukum Islam, Fatwa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Praktik Percaloan dalam Layanan Bantuan Menurut Perspektif Hukum Islam, serta Fatwa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelunasan Utang bagi Korban Terdampak Bencana Menurut Syariat Islam.
Ketiga fatwa tersebut memiliki keterkaitan erat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari persoalan rumah tangga, penyalahgunaan layanan bantuan, hingga tanggung jawab keuangan ketika seseorang berada dalam kondisi sulit akibat bencana.
Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, yang menjadi pemateri pertama, memaparkan Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang praktik percaloan dalam layanan bantuan.
Ia menjelaskan bahwa percaloan merupakan praktik individu atau kelompok yang bertindak sebagai perantara tidak resmi dengan meminta imbalan di luar biaya yang telah ditetapkan.
Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa praktik percaloan yang mengambil imbalan berupa upah tidak resmi dalam layanan bantuan hukumnya haram. Begitu pula pemberian imbalan kepada calo dari penerima bantuan yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan tersebut.
Fatwa itu juga mengatur ketentuan pemberian imbalan berdasarkan kondisi penerima bantuan. Apabila penerima bantuan memiliki hak dan mampu mengurus sendiri haknya, pemberian imbalan kepada calo hukumnya haram.
Namun, terdapat pengecualian apabila penerima bantuan yang berhak tidak mungkin memperoleh haknya tanpa bantuan jasa perantara. Dalam kondisi tersebut, pemberian imbalan diperbolehkan sesuai ketentuan fatwa.
Selain itu, setiap calo diwajibkan mengembalikan imbalan yang diperoleh secara tidak sah dan haram memanfaatkan hasil tersebut.
Materi berikutnya disampaikan Tgk. H. Muhammad Sufi atau Abi Paloh Gadeng mengenai Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelunasan Utang bagi Korban Terdampak Bencana Menurut Syariat Islam.
Dalam pemaparannya, ia mengatakan bahwa kewajiban melunasi utang tetap berlaku meskipun seseorang sedang mengalami bencana. Kendati demikian, pemberi utang berkewajiban memberikan kelonggaran waktu kepada pihak yang berutang apabila sedang berada dalam kesulitan.
Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa menunda pembayaran utang yang telah jatuh tempo ketika seseorang sebenarnya mampu melunasinya merupakan perbuatan haram.
Selain itu, mengambil manfaat dari pinjaman, termasuk mengenakan denda kepada penerima utang akibat keterlambatan pembayaran, dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram.
Sebaliknya, memberikan penghapusan utang, baik secara cuma-cuma maupun melalui mekanisme kompensasi, merupakan perbuatan yang disunahkan, terutama apabila pihak yang berutang sedang mengalami kesulitan.
Sementara itu, materi ketiga disampaikan Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, mengenai Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Hukum Islam.
Dalam pemaparannya, Abu Manan menjelaskan bahwa gugat cerai merupakan permohonan yang diajukan seorang istri kepada Mahkamah Syar’iyah untuk memutuskan perkawinan berdasarkan alasan tertentu. Sementara itu, fasakh merupakan pembatalan perkawinan karena adanya kondisi atau sebab tertentu yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak dapat tercapai.
Fatwa tersebut menjelaskan bahwa gugat cerai yang diajukan istri terhadap suami hukumnya boleh apabila memenuhi alasan syar’i, di antaranya memburuknya hubungan rumah tangga secara berkelanjutan, terjadinya kekerasan fisik yang menyebabkan penderitaan bagi istri, pertengkaran berat yang tidak mungkin didamaikan, serta kondisi ila’ atau sumpah suami untuk tidak menggauli istri selama lebih dari empat bulan.
Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur sejumlah alasan yang membolehkan fasakh, antara lain salah satu pasangan memiliki penyakit yang menghalangi hubungan biologis secara normal, adanya cacat fisik yang disembunyikan, penyakit gila atau penyakit menular kronis yang tidak mungkin disembuhkan, serta kondisi lain yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan.
Alasan lainnya meliputi suami meninggalkan istri tanpa kabar selama lebih dari empat bulan, tidak mampu memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak kepada istri, tidak mampu melunasi mahar sebelum melakukan hubungan suami istri, serta melanggar persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Abu Manan juga menjelaskan bahwa fasakh yang dilakukan di luar Mahkamah Syar’iyah dinyatakan tidak sah. Sebaliknya, Mahkamah Syar’iyah wajib melayani gugatan fasakh yang telah memenuhi ketentuan dan alasan sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.
Fatwa itu turut menegaskan bahwa perceraian atau talak yang dijatuhkan suami di luar Mahkamah Syar’iyah tetap sah menurut hukum syariat, sedangkan Mahkamah Syar’iyah berkewajiban melakukan itsbat atau penetapan terhadap perceraian tersebut.
Dalam sambutan yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, menyampaikan apresiasi kepada MPU Aceh Utara atas penyelenggaraan sosialisasi tersebut.
Menurutnya, MPU memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat Aceh. Lembaga tersebut tidak hanya berperan dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta penerapan tatanan ekonomi yang Islami.
“MPU bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan ulama harus terus diperkuat, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam,” demikian sambutan Wakil Bupati yang disampaikan Tarmizi.
Ia menyebutkan, pemahaman terhadap fatwa dan hukum Islam semakin penting di tengah perubahan sosial serta derasnya arus globalisasi. Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat membutuhkan pedoman keagamaan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para ulama.
Karena itu, ia mendorong agar sosialisasi tersebut mampu membangun kesamaan pemahaman dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan sekaligus memperkuat implementasi syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara.
Pemerintah daerah juga mengharapkan para peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat melalui peran masing-masing, terutama para geuchik, imam masjid, imam gampong, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki ketahanan spiritual juga menjadi bagian penting dari pembangunan.
Sinergi antara ulama dan umara, lanjutnya, harus terus dipelihara. Pemerintah membutuhkan nasihat dan bimbingan ulama dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara ulama dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama MPU berupaya memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat Islam agar semakin membumi dalam kehidupan masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan visi Aceh Utara Bangkit, dengan menempatkan penguatan kehidupan keagamaan, pembinaan akhlak, dan kemaslahatan umat sebagai fondasi pembangunan Tanah Pase Aceh Utara.









