Aceh Utara – PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) mengumumkan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja tahun ini dilaksanakan melalui skema Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PIM mengikuti seluruh arahan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan grup BUMN, termasuk dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan. Implementasi RBB 2025 ini mengacu pada Surat Kementerian BUMN Nomor S-13/DSI.MBU/01/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Persiapan Program Rekrutmen Bersama BUMN Tahun 2025.
Program RBB merupakan inisiatif strategis Kementerian BUMN yang bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Sejak pertama kali diluncurkan pada 2019, RBB bertujuan untuk memberikan peluang yang adil dan merata bagi seluruh talenta terbaik bangsa agar dapat bergabung dalam keluarga besar BUMN.
Konten Terkait
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, seluruh proses rekrutmen di lingkungan Pupuk Indonesia Grup, termasuk PIM, kini dilakukan secara terpusat melalui platform RBB.
Sebelumnya, PIM melaksanakan proses rekrutmen secara mandiri melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, melalui sistem ini, seluruh masyarakat termasuk putra-putri Aceh memiliki kesempatan yang setara untuk bergabung.
“Program ini terintegrasi melalui website resmi di alamat https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id,” ujar Maimun, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda, Kamis (17/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa periode pendaftaran lamaran telah berlangsung dari tanggal 10 hingga 19 Maret 2025. “Pada 14 April 2025 kemarin, peserta sudah dapat mengakses pengumuman hasil seleksi administrasi secara langsung melalui laman resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025,” tambahnya.
PIM berharap, pelaksanaan rekrutmen melalui platform RBB dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu menghadirkan generasi baru insan BUMN yang berintegritas dan berkualitas.
“Perusahaan juga selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat sebagai wujud komitmen kami dalam menjalin hubungan yang harmonis dan transparan dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Maimun.
Ia menambahkan, setiap aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan proses dan kebijakan yang lebih baik ke depannya. [Ms]
