LHOKSUKON | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menaruh harapan besar pada penyegaran birokrasi yang baru saja dilakukan. Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM Akrap sapa Ayahwa meminta Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik untuk segera mengonsolidasikan seluruh jajaran satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) guna memacu program pemulihan pasca-banjir bandang 2025 serta mengakselerasi sejumlah proyek strategis yang sempat tertunda.
“Ada semangat baru yang lebih energik. Saya meminta Pak Sekda untuk mengontrol kembali terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan selama ini agar daerah kita cepat bangkit dari keterpurukan pasca-banjir bandang,” ujar Bupati Ayahwa dalam arahannya pada Senin, 18 Mei 2026 di landing, kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini adalah penanganan penyintas bencana. Pemkab Aceh Utara mencatat sedikitnya ada kebutuhan mendesak berupa 1.500 unit hunian tetap (huntap) bagi korban banjir. Terkait hal ini, para camat diinstruksikan untuk bekerja ekstra keras dalam memfasilitasi penyediaan lahan konstruksi.
Konten Terkait
Guna meringankan beban pembiayaan daerah, Pemkab terus membangun komunikasi intensif dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mendapatkan dukungan taktis bagi para korban. Di sektor aksesibilitas, Pemkab melaporkan 18 jembatan perintis telah rampung dikerjakan, sementara beberapa unit jembatan lainnya kini memasuki fase penyelesaian akhir oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Selain infrastruktur penahan bencana, sektor pengairan pertanian juga menunjukkan progres positif. Bendungan Krueng Pase yang sempat terbengkalai selama enam tahun dipastikan mulai kembali berfungsi secara optimal. “Hari ini, bendungan tersebut sudah kembali mengalirkan air ke ribuan hektar sawah petani,” kata Bupati ayahwa.
Untuk mendukung produktivitas tersebut, pemerintah daerah tengah mematangkan regulasi program bajak sawah gratis bagi para petani lokal agar dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat.
Di bidang pelayanan kesehatan dan aparatur tingkat bawah, Pemkab mengambil kebijakan progresif dengan merancang program satu bidan untuk satu desa (gampong). Guna memperkuat mitigasi bencana berbasis komunitas, jajaran Satuan Tugas (Satgas) Bencana Gampong juga akan segera dilatih.
Langkah ini diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan aparatur bawah, termasuk pemberian insentif bagi petugas bilal meunasah dan ketua pemuda gampong. Sementara itu, untuk mendukung mobilitas dai di akar rumput, Dinas Syariat Islam diminta segera merampungkan penyaluran 852 unit sepeda motor operasional bagi Teungku Imum Gampong.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian serius pada kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bupati menyampaikan bahwa persoalan data desil kemiskinan ekstrem tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pengobatan.
“Jangan ada satu pun pasien yang ditolak dari rumah sakit. Jika ada yang ditolak, saya akan memberhentikan Ibu Direktur (Rumah Sakit),” tegasnya.
Di sektor kelautan, kesuksesan pembangunan Kampung Nelayan di kawasan Lancok rencananya akan direplikasi ke lima gampong pesisir lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, tata kelola birokrasi kepegawaian dinilai mencatatkan capaian besar setelah Pemkab berhasil merampungkan pengangkatan 8.800 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Aceh Utara mengusulkan langkah transformatif kepada Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Cabang Dinas Pendidikan Aceh untuk menerapkan pemisahan ruang kelas antara siswa laki-laki dan perempuan di tingkat SLTP, SLTA, dan sederajat.
Selain itu, skema kerja sama lintas sektoral sedang disusun untuk merekrut 500 guru dayah (pesantren tradisional) yang nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah umum. Dinas Pendidikan juga diminta mengonstruksikan pembagian jam mengajar secara adil bagi guru yang telah lulus sertifikasi agar hak-hak mereka tetap terpenuhi.
Komitmen pembenahan sektor pendidikan ini diperkuat dengan rencana fasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat serta hadirnya satu unit Sekolah Garuda di Aceh Utara. Pihak Universitas Malikussaleh (Unimal) juga didorong untuk segera membangun fasilitas kampus utama di Lhoksukon selaku pusat ibu kota kabupaten.
Sementara itu, terkait aset budaya, Monumen Islam Samudera Pasai kini telah resmi diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat demi mendorong statusnya menjadi ikon nasional. Proyeksi anggaran pusat yang akan dikucurkan untuk pengembangan situs bersejarah ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Pemkab juga telah menghibahkan lahan di samping monumen tersebut kepada Kementerian Agama untuk pembangunan komplek pesantren terpadu.
Di akhir arahannya, Bupati Ayahwa mengingatkan kembali esensi kepemimpinan di tingkat bawah, termasuk menghidupkan kembali tradisi pengajian rutin bulanan bagi aparatur mulai dari tingkat gampong hingga kecamatan sebagai ruang diskusi hukum Islam.
“Ini semua menjadi tanggung jawab Pak Sekda yang baru. Bekerjalah dengan penuh amanah,” pungkasnya.
