GENTAPOST.CON – ACEH TENGGARA | Kepala KPPN Kutacane Deni Haryono melalui Doni S. Marbun Kasi PDMS KPPN Kutacane bersama seluruh jajaran unit vertikal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara berupaya menjaga kinerja APBN di daerah tetap bertumbuh di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Hingga akhir Triwulan III tahun 2025, realisasi belanja atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan performa yang baik.
Per 30 September 2025, belanja pemerintah telah terealisasi sebesar Rp 1,61 triliun atau 81,3% dari pagu APBN 2025 untuk wilayah Kabupaten Gayo lues dan Aceh Tenggara. Ujarnya
Konten Terkait
Doni juga mengatakan, Terjadi penurunan alokasi pagu belanja jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya sehingga realisasi anggaran terkesan mengalami penurunan sebesar Rp 109,68.
“Meskipun mengalami penurunan alokasi pagu, belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah masih mengalami pertumbuhan akumulatif sebesar 4%, dengan belanja barang dari belanja pemerintah pusat sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar yaitu 19,67% atau Kementerian Lembaga sebagai penyumbang realisasi tertinggi yatu Komisi Pemilihan Umum sebesar 85,05%. Kata PDMS kepada gentapost.com, Senin (20/10/2025).
Sementara itu, khusus penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 14,70% disebabkan adanya penerapan system coretax serta restitusi pajak tahun 2025. Meski demikian realisasi pendapatan di wilayah Kabupaten Gayo lues dan Aceh Tenggara mencapai Rp54,80 Miliar, yang disumbangkan oleh PNBP sebesar Rp 7,56 Miliar dan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 47,24 Miliar.
Perbaikan kinerja pengelolaan fiskal juga tercatat melalui penurunan nilai defisit anggaran sebesar Rp 109, 68 Miliar, dimana data tahun 2024 tercatat defisit sebesar Rp 1,65 triliun lalu menurun menjadi Rp 1,55 triliun di tahun 2025.
Beberapa kegiatan yang menyebabkan perbaikan kinerja fiskal diantaranya adalah penegasan belanja sesuai rencana serta peningkatan belanja barang melalui digitalisasi transaksi oleh unit vertikal K/L di daerah diantaranya belanja Digipaysatu dan KKP yang konsisten mencatatkan penambahan transaksi dan kesertaan satuan kerja sepanjang tahun 2025.
Dalam penjelasannya juga, Selama bulan September 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami inflasi dengan rentang -0,21 sampai dengan 0,55, dan pada minggu keempat September terjadi inflasi sebesar 0,55.
Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi selama bulan September 2025 adalah Beras, Cabai Merah, Minyak Goreng dan Bawang Goreng. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues selama bulan september 2025 terjadi inflasi dengan rentang -0,19 sampai dengan 2,79.
Sehingga inflasi pada bulan September pada umumnya sesuai target inflasi nasional berkisar antara 1,5% sd 3,5%. Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi adalah bawang merah, beras, tellur ayam ras, cabe merah, mie keriting instan dan daging ayam ras.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara secara triwulanan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 4,25, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II pada 2 tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Pada Triwulan II 2025 mengalami kontraksi dibandingkan dengan Triwulan I 2025.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gayo Lues sebesar 3,65 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II tahun sebelumnya, walaupun lebih kecil dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi Pada Triwulan II 2025 mengalami kontraksi dibandingkan dengan Triwulan I 2025.
Berdasarkan data data tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan kinerja oleh pemerintah pusat diantaranya melakukan percepatan realisasi belanja pemerintah terutama pada belanja modal, lebih mendukung UMKM melalui digitalisasi pembayaran yang akan memberikan efek domino kepada PAD daerah, kantor pajak lebih expansive dalam pendampingan penggunaan coretax dan pelaporan pajak.
Sementara untuk pemerintah daerah perlu dilakukan penjagaan nilai inflasi melalui kontrol ketersediaan bahan pokok seperti untuk mendukung program MBG yang melibatkan UMKM dana tau warga daerah, serta melakukan koordinasi lebih intens antara dinas koperasi, KDPM, apparat desa, dan perbankan terkait KDPM dan SPPG.
Dengan mengupayakan beberapa rekomendasi dimaksud diharapkan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan secara tidak langsung akan menjaga kinerja fiskal daerah menjadi lebih bermakna untuk masyarakat. Tegasnya
