Aceh Utara I Ketua DPC Gerindra Aceh Utara H. Anwar Risyen ikut menyesalkan pernyataan Ketua DPRA Zulfadli, A. Md yang menyerang pribadi dan juga menuduh Wagub Aceh, Fadhlullah, SE sebagai sosok dibalik pengangkatan Plt Sekda Aceh di dalam rapat pleno DPRA yang berlangsung beberapa waktu lalu, adalah hal yang tak patut terjadi. Sabtu, 22/2/2025.
Menurut, H. Anwar risyen (Pernyataan Ketua DPR Aceh yang menuding pengangkatan Plt Sekda Aceh itu semuanya permainan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh yang juga Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh) serta Bendahara Partai Gerindra, T Irsadi merupakan sebuah kekeliruan yang dilakukan seorang pimpinan Legeslatif Aceh, apalagi didalam sebuah rapat pleno pengucapan sumpah.
” Tindakan ini tidaklah etis, tidak mencerminkan seorang pejabat yang punya etika dalam berkomunikasi” ujarnya.
Konten Terkait
Sebagai Kader Gerindra, Anwar Risyen sangat menyesalkan hal tersebut, apalagi yang keluar dari mulut seorang pimpinan DPR Aceh. Janganlah karena satu permasalahan yang belum tentu benarnya, tapi dapat meretakkan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru seumur jagung.
“ Sebagai Pengurus DPC Gerindra Aceh Utara, kami sangat menyesalkan atas tindakan yang dinilai arogan, yang menyangkut etika antar sesama yang perlu dijaga” paparnya.
Kalaupun ada hal yang dianggap keliru secara admistrasi, lanjut Anwar Risyen, sebaiknya melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan pihak terkait supaya ada kejelasan,
Jangan langsung menuding di depan umum,
” jika ada kekeliruan prosedur administrasi dalam proses pengangkatan Plt. Sekda Aceh, sebaiknya DPR Aceh dapat menjalankan fungsi pengawasan, bukan dengan melakukan Tudingan didepat rapat yang dilihat secara umum” ungkapnya
Kita berharap, hubungan baik
Yang terjalin antara PA dan Gerindra selama lima belasan tahun jangan retak akibat ulah satu orang saja, tandas Putra Seuneudon itu.
Perlu digaris bawahi, SK pengangkatan Plt Sekda Aceh itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
“Jika Ketua DPRA Zulfadli berpendapat demikian, maka sama halnya dengan menjatuhkan Mualem lewat opini publik selaku Gubernur dalam menilai dan mengambil sebuah tindakan”. Pungkas Ketua Fraksi Gerakan Kebangkitan Nanggro Aceh, H. Anwar risyen, yang sudah menjabat DPRK Aceh Utara selama 3 periode itu.
