Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, yang berasal dari Partai Aceh, secara terbuka menuding Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah yang sering disapa Dek Fadh, sebagai dalang di balik SK tersebut.
Diketahui Dek Fadh sendiri merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh.
Insiden ini terjadi saat Zulfadli berbicara dengan nada tinggi dalam rapat paripurna DPRA pada Jumat (21/2) malam.
Konten Terkait
Rapat yang digelar untuk melantik Wakil Ketua DPRA, Ali Basarah, itu dihadiri oleh anggota dewan dan tamu undangan.
Dalam rapat tersebut, Zulfadli meminta operator menampilkan SK penunjukan Alhudri dan membeberkan sejumlah kejanggalan, termasuk tidak adanya paraf dari Badan Kepegawaian Aceh (BKA) serta perbedaan lambang Garuda pada kop surat.
“Ada nggak paraf BKA (Badan Kepegawaian Aceh) di situ (di-SK)? Paraf asisten ada tidak?” tanya Zulfadli seperti terlihat dalam video yang diunggah di YouTube DPRA pada Sabtu (22/2/2025).
Dia juga menyatakan bahwa kop surat pada SK tersebut berbeda dari biasanya, dengan lambang Garuda yang lebih kecil dan tulisan “Gubernur Aceh” yang dicetak tebal.
“Kalau ini produk BKA atau produk Pemerintah Aceh ini lebih kecil (lambang burung Garuda), tulisan gubernur Aceh ini di bold, BKA biasa diketik bukan dicetak. Kop SK ini bukan dari BKA. BKA tidak pernah memproses SK ini,” jelas Zulfadli.
Politikus Partai Aceh itu mengaku akan memanggil pihak terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RPD) maupun Pansus. Dia kemudian menyebutkan dua nama sebagai dalang dibalik SK tersebut.
“Ini permainan wakil gubernur Fadhlullah Dek Fad dari Partai Gerindra. Ini permainan Bendahara Gerindra Irsyadi. Saya akan tuntaskan ini semua. Dukung saya,” ujar pria akrab disapa Abang Samalanga itu.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menunjuk Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh menggantikan Muhammad Diwarsyah.
Alhudri, yang mantan Penjabat Bupati Gayo Lues, diminta untuk menciptakan inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh.
SK penunjukan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Fadhullah Dek Fadh pada Rabu (19/2/2025) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.Selain Alhudri, Fadhlullah juga menyerahkan SK untuk 47 PNS ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Aceh.
Respons Partai Gerindra
Ketua Fraksi Gerindra DPRA, Abdurrahman Ahmad, menyayangkan sikap Zulfadli yang dinilai tidak etis. Menurutnya, jika terdapat kekeliruan dalam SK tersebut, hal itu seharusnya diperbaiki melalui jalur eksekutif, bukan dengan menuduh dan menyerang pribadi dalam sidang paripurna.
“Apabila terjadi kekeliruan di dalam SK Plt Sekda Aceh itu merupakan ranah eksekutif, tinggal diperbaiki. Untuk apa menuduh dan menyerang pribadi dalam sidang paripurna di depan semua anggota DPRA yang terhormat,” kata Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Abdurahman menilai Zulfadli menggunakan lembaga DPR Aceh untuk menyerang partai dan pribadi tertentu. Sekretaris Partai Gerindra Aceh itu menyayangkan sikap Zulfadli yang dinilai kurang beretika.
“Ini harus disikapi tegas oleh Partai Aceh. Saya yakin banyak kader-kader lain Partai Aceh yang lebih baik dan mampu untuk memimpin DPRA Aceh. Harmonisasi eksekutif dan legislatif harus terjaga dengan baik, agar program-program yang dilaksanakan Mualem-Dek Fadh lima tahun ini dapat berjalan dengan baik,” jelas Abdurrahman.
Abdurrahman juga menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif agar program-program pemerintahan Mualem-Dek Fadh dapat berjalan dengan baik.
“Jangan gara-gara arogansi dan sikap tidak etis Ketua DPRA ini merusak hubungan baik Mualem-Dekfad atau Partai Aceh dan Gerindra,” lanjutnya.
Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh, Kesuma Fachry (Ayie Ramli Ridwan), juga menyatakan bahwa pernyataan Zulfadli dapat merusak hubungan baik antara Prabowo Subianto, Presiden RI, dengan Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh. Ayie menilai pernyataan Zulfadli terlalu emosional dan tidak sesuai konteks, bahkan dinilai telah menyinggung Partai Gerindra.
“Pernyataan beliau terlalu membabi buta dan lari dari konteks, termasuk penyataan lima kursi jangan coba coba atur Aceh. Hal ini sudah menyinggung Partai Gerindra,” kata Ayie.
Gerindra Aceh telah lama menunggu momen di mana Aceh memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Muzakir Manaf merupakan ‘jalan tol’ untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan Aceh, termasuk implementasi UUPA yang masih jauh dari harapan.
“Cukup banyak masih persoalan Aceh yang sangat membutuhkan dukungan pusat. Hubungan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini dengan Muzakkir Manaf sebagai gubernur definitif 2025-2030 merupakan ‘jalan tol’ untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan Aceh, termasuk implementasi UUPA yang masih jauh dari harapan,” jelasnya.
