LONDON — Pemerintah Inggris mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Inggris”. London menilai pernyataan tersebut tidak dapat diterima dan telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah Israel.
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan radio militer Israel. Ia menyinggung perubahan sikap Inggris terhadap Israel dan kemudian menyebut Inggris sebagai “Republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir”.
Netanyahu awalnya memuji Randolph Churchill, putra mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, karena dinilai memberikan pemberitaan positif mengenai Israel ketika Perang Enam Hari pada 1967.
Konten Terkait
Namun, ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan kondisi Inggris saat ini.
“Coba cari pemberitaan seperti itu sekarang, di negara yang disebut Republik Islam Inggris,” ujar Netanyahu dalam wawancara tersebut.
Komentar itu mendapat kecaman dari berbagai pihak di Inggris. Dua pemimpin Movement for Progressive Judaism, Rabbi Charley Baginsky dan Rabbi Josh Lev, menilai pernyataan Netanyahu berpotensi memperdalam perpecahan sosial.
Mereka menegaskan bahwa Netanyahu tidak mewakili pandangan komunitas Yahudi Inggris.
“Bahasa seperti ini berbahaya dan tidak bertanggung jawab, terutama ketika antisemitisme, kebencian terhadap Muslim, dan perpecahan sosial masih menjadi persoalan serius,” kata keduanya.
Kritik juga datang dari Gavin Barwell, mantan kepala staf Downing Street pada masa pemerintahan Theresa May. Ia menyebut pernyataan Netanyahu sebagai bentuk Islamofobia secara terbuka.
Ketegangan hubungan Inggris-Israel sendiri meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pemerintahan Inggris mengambil sejumlah kebijakan yang lebih keras terhadap Israel terkait konflik Gaza.
Inggris sebelumnya menangguhkan sejumlah lisensi ekspor senjata ke Israel dan menghentikan pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan bebas dengan negara tersebut. London juga bersama sejumlah negara sekutu menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Sikap Inggris terhadap isu Palestina juga semakin tegas. Tahun lalu, Inggris bersama Prancis dan Kanada menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara.
Sejumlah pengamat menilai komentar Netanyahu tidak hanya berkaitan dengan hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga memiliki kepentingan politik dalam negeri Israel.
Rodwan Abouharb, profesor madya hubungan internasional di University College London, menyebut pernyataan tersebut sebagai salah satu titik terendah dalam hubungan Inggris dan Israel.
Menurutnya, meski hubungan kedua negara mengalami ketegangan, Inggris dan Israel masih memiliki sejumlah kepentingan kebijakan yang beririsan, khususnya terkait Iran.
Sementara itu, Muslim Council of Britain (MCB) menilai komentar Netanyahu seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah Inggris untuk meninjau kembali hubungan dengan Israel.
MCB juga mengingatkan bahwa Inggris bukan sebuah republik, melainkan monarki konstitusional.
Hubungan London dan Tel Aviv diperkirakan masih menghadapi tekanan, terutama akibat perbedaan sikap terhadap perang di Gaza. Pemerintah Inggris sebelumnya juga mengakui perlunya mengambil langkah lebih tegas untuk merespons situasi kemanusiaan dan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
Perdebatan mengenai kebijakan Inggris terhadap Israel pun terus berkembang seiring meningkatnya tekanan internasional agar konflik Gaza segera diakhiri dan perlindungan terhadap warga sipil diperkuat.
