BANDA ACEH | Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Tgk. Sarjani, yang akrab disapa Imum Jon, dengan nada keras mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional.
Menurut Imum Jon, Presiden Prabowo tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan rakyat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan, negara harus hadir secara nyata sebagaimana sikap Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dengan tegas menetapkan tsunami Aceh tahun 2004 sebagai bencana nasional demi membuka jalan bantuan besar-besaran.
“Ini bukan bencana biasa. Aceh hari ini porak-poranda. Rumah hancur, lumpur di mana-mana, rakyat bertahan hidup di atas reruntuhan,” tegas Imum Jon.
Konten Terkait
Ia menilai, tanpa status bencana nasional, penanganan berjalan lambat dan bantuan dari berbagai pihak tidak maksimal. Sementara di lapangan, masyarakat masih menunggu uluran tangan negara di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan.
Imum Jon juga menyentil sikap pemerintah pusat agar tidak gengsi terbuka bantuan dihadapan dunia internasional. Menurutnya, lebih memalukan jika negara mengaku mampu, namun rakyatnya dibiarkan menderita di atas lumpur, tanpa pangan, tanpa listrik, dan tanpa kepastian.
“Korban banjir bandang dan longsor hari ini bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan harapan. Listrik padam, perut lapar, malam-malam gelap dilalui dengan ketakutan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo harus segera mengambil sikap tegas sebagai kepala negara bila ada bantuan dari luar negeri jangan dikenakan pajak. Soalnya bencana ini, kata dia, bukan sekadar urusan statistik, melainkan jeritan kemanusiaan yang menuntut tindakan nyata.
Bahkan, dengan nada keras, Imum Jon menyatakan bahwa jika negara benar-benar tidak mampu menangani bencana ini secara serius, maka Aceh seharusnya diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia meminta agar masyarakat Sumatra yang tengah tertimpa musibah tidak terus-menerus “dijajah oleh penderitaan” akibat kelambanan negara.
Ia menegaskan, negara tidak boleh menunggu korban bertambah baru bertindak. Setiap jam keterlambatan, kata Imum Jon, berarti penderitaan baru bagi rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa selain harapan kepada pemerintah.
“Anak-anak tidur di pengungsian tanpa selimut, orang tua menangis melihat rumahnya hilang, sawah dan kebun hanyut. Ini bukan cerita, ini kenyataan pahit yang sedang dialami rakyat Aceh,” ujarnya.
Imum Jon juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons pusat. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan janji, pidato, atau kunjungan seremonial, melainkan keputusan berani dan tindakan nyata.
“Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh makan, butuh listrik, butuh obat, dan butuh kepastian hidup,” katanya
Ia menilai, jika negara terus ragu dan setengah hati, maka luka batin masyarakat Aceh akan semakin dalam. Trauma bencana, kata dia, akan diwariskan kepada generasi berikutnya jika negara gagal menunjukkan keberpihakan.
“Jangan biarkan Aceh kembali belajar bahwa saat bencana datang, negara justru menjauh. Ini soal kemanusiaan, bukan soal politik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Imum Jon kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera turun tangan secara penuh, mengambil alih kendali penanganan bencana, dan memastikan seluruh kekuatan negara dikerahkan untuk menyelamatkan rakyat.
“Negara harus hadir sekarang, bukan nanti. Karena bagi rakyat Aceh, setiap detik keterlambatan adalah penderitaan yang tak tergantikan,” pungkasnya. [Ms]
