BANDA ACEH – Dua puluh satu tahun setelah kesepakatan damai Helsinki ditandatangani, Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dalam menjaga suasana damai yang telah dinikmati Aceh selama lebih dari dua dekade.
Pesan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus 2026. Momentum tersebut berkaitan dengan lahirnya kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.
Menurut Wali Nanggroe, perjalanan panjang sejak kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah Aceh. Kondisi yang lebih stabil memberikan kesempatan kepada daerah untuk memusatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Konten Terkait
“Dua puluh satu tahun perdamaian harus kita maknai dengan rasa syukur sekaligus tanggung jawab. Apa yang sudah tercipta perlu dijaga agar dapat dirasakan oleh anak cucu kita,” kata Wali Nanggroe dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Ia menilai pembangunan Aceh membutuhkan lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Dengan kondisi tersebut, berbagai agenda pembangunan dapat dijalankan secara lebih berkelanjutan, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemerintahan.
Wali Nanggroe juga mengajak masyarakat menghindari berbagai hal yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak semestinya berkembang menjadi permusuhan.
Menurutnya, masyarakat Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai persoalan. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran untuk mengutamakan dialog, persaudaraan dan kepentingan bersama.
Selain persoalan sosial dan politik, ia mengingatkan bahwa Aceh juga menghadapi tantangan berupa bencana alam. Peristiwa hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sangat dibutuhkan ketika menghadapi kondisi darurat.
Dalam keadaan seperti itu, kepedulian warga dan semangat saling membantu menjadi kekuatan yang sangat berarti. Nilai kebersamaan tersebut dinilai sejalan dengan semangat perdamaian yang harus terus dipupuk.
Wali Nanggroe kemudian meminta seluruh lapisan masyarakat mengambil bagian dalam menjaga kondisi Aceh. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga ulama, tokoh adat, pemuda, akademisi, pelaku usaha dan kelompok masyarakat lainnya.
Ia berharap peringatan Hari Damai Aceh tidak hanya diisi dengan kegiatan mengenang masa lalu. Lebih dari itu, momentum tersebut harus digunakan untuk membicarakan masa depan dan memastikan perdamaian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perdamaian harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, mari kita jadikan kedamaian sebagai kekuatan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun Aceh secara berkelanjutan,” ujarnya.
Memasuki tahun ke-21, Wali Nanggroe berharap masyarakat tetap menjadikan persatuan sebagai kekuatan utama. Dengan suasana yang aman dan hubungan sosial yang kuat, Aceh dinilai memiliki modal penting untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
Peringatan 15 Agustus pun diharapkan menjadi pengingat bahwa perdamaian bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan dasar untuk melanjutkan pembangunan dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh.
