ACEH UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara meminta percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada 26 November 2025. Seluruh pihak terkait didorong tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan program pemulihan segera direalisasikan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipimpin Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom., Senin (2/11/2026).
Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Amiruddin, yang turut mengikuti rapat tersebut, menegaskan bahwa percepatan pemulihan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, masyarakat terdampak membutuhkan kepastian penanganan, bukan sekadar pembahasan dan perencanaan.
Ia menilai, masih terdapat berbagai kebutuhan di lapangan yang harus segera ditangani, mulai dari perbaikan infrastruktur, pemulihan permukiman, fasilitas umum, hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai proses pemulihan berjalan lambat karena persoalan koordinasi dan administrasi. Semua kendala harus segera dicarikan solusi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Amiruddin.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah, maupun kehilangan sumber penghidupan mendapatkan perhatian secara proporsional.
Amiruddin juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap kondisi masyarakat dan kerusakan di setiap wilayah terdampak. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan dan alokasi program benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas.
“Setiap wilayah memiliki persoalan dan tingkat kerusakan yang berbeda. Karena itu, penanganannya harus berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kita ingin masyarakat segera merasakan manfaat dari program pemulihan ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia memastikan DPRK Aceh Utara akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah daerah agar seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P. Hadir pula perwakilan Komisi IV DPRK Aceh Utara, Zulkifli, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), unsur Forkopimda, Asisten II Setdakab Aceh Utara M. Nasir, S.Sos., M.Si., para kepala perangkat daerah, kepala bagian Setdakab, camat se-Aceh Utara, serta pejabat teknis terkait.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan pascabencana, kebutuhan masyarakat terdampak, serta berbagai hambatan yang memerlukan penyelesaian lintas sektor.
DPRK Aceh Utara mendorong agar hasil evaluasi segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, BNPB, DPRK, dan seluruh instansi terkait menjadi faktor penting agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.









