Aceh Tenggara : gentapost.com – Rancangan qanun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa sidang pertama yang berlangsung di gedung DPRK, Jumat (26/9/2025).
Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, dalam penyampaian nota jawaban menegaskan bahwa perubahan APBK 2025 tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Ia juga mengapresiasi masukan fraksi-fraksi dewan yang dianggap berkontribusi dalam memperkuat substansi anggaran daerah.
Konten Terkait
“Kami menyadari masih ada banyak kekurangan. Karena itu kritik dan saran dari fraksi menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan APBK. Semangat kebersamaan ini sekaligus mencerminkan komitmen kita bersama dalam menyusun anggaran yang tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Fakhry.
Bupati menjelaskan, dalam rancangan perubahan APBK 2025 pemerintah daerah harus mengelola anggaran secara defisit. Langkah ini, menurutnya, tidak terhindarkan karena adanya sejumlah program prioritas yang mendesak untuk ditampung tahun ini.
Namun ia menekankan, defisit tetap harus dikelola dengan hati-hati melalui efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.
Sejumlah isu utama yang disoroti fraksi-fraksi DPRK meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi dana bagi hasil sawit, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, penguatan layanan kesehatan serta pendidikan, hingga perhatian pada wilayah perbatasan Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo.
Selain itu, dewan juga menekankan perlunya pengawasan ketat agar setiap program berjalan tepat sasaran.
Setelah mendengarkan jawaban Bupati, seluruh fraksi, PAN, Hanura, Golkar, dan Selayakh, sepakat menerima usulan pemerintah daerah. Dengan persetujuan ini, rancangan perubahan APBK 2025 akan ditetapkan menjadi qanun daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah kabupaten, serta seluruh anggota DPRK Aceh Tenggara. [SKD]
