Jakarta – Transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar. Dalam 100 hari kerja, BGN mengarahkan pembenahan program melalui penguatan tata kelola, pemberantasan praktik koruptif, pengawasan keamanan pangan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa pembenahan harus dimulai dari sistem penyelenggaraan program, termasuk memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam pengelolaan MBG. Konsep MBG 2.0 sendiri dibangun melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Mas Dar pada Kamis (29/10).
Menurutnya, penguatan tata kelola juga dilakukan dengan memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memastikan data yang digunakan telah terverifikasi, serta memantau alur kerja melalui sistem digital. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan berdasarkan data dan mekanisme yang dapat diawasi.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” jelas Mas Dar.
Dalam aspek anggaran, BGN mencatat efisiensi sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut berasal dari efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
Mas Dar mengatakan penghematan tersebut merupakan bagian dari upaya menyelamatkan uang negara agar digunakan secara tepat sasaran. Salah satunya dengan mengembalikan insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi serta menghentikan pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Selain tata kelola, keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam MBG 2.0. BGN memperkuat standar keamanan pangan dari proses pengadaan bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Penguatan tersebut mencakup kewajiban SLHS, penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, apel harian, pemasangan CCTV yang terhubung ke pusat dengan deteksi kecerdasan buatan, hingga tindakan tegas terhadap pelanggaran.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” kata Mas Dar, menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG.
Dalam 100 hari, BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Sebanyak 26.723 dapur juga telah terverifikasi dari total 27.485 dapur. Selain itu, terdapat 1,03 juta tenaga kerja aktif serta 80.315 pemasok lokal, dengan 82,83 persen di antaranya merupakan UMKM. Realisasi anggaran 2026 tercatat Rp165 triliun, sementara Rp44 triliun uang negara disebut telah dikembalikan ke kas negara.
Transformasi MBG 2.0 selanjutnya diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BGN juga mengembangkan Radar MBG untuk memungkinkan masyarakat melihat menu harian serta LokaMBG sebagai platform belanja bahan baku yang ditujukan untuk mencegah markup dan monopoli, memastikan transaksi tercatat, serta memperjelas asal produk.
Melalui perubahan tersebut, BGN menempatkan MBG 2.0 sebagai upaya membangun program yang lebih tertata, transparan, aman, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.
