JAKARTA — Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria terkait upaya penguatan ekosistem transformasi digital di Kabupaten Aceh Utara, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ayah Wa meminta dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat digital public infrastructure, meningkatkan interoperabilitas sistem antarlembaga, serta mendorong pemanfaatan identitas digital guna menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efektif, dan inklusif.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi akan memperkuat ekosistem transformasi digital. Berbagai program seperti layanan publik berbasis daring, portal pengaduan masyarakat, hingga literasi digital akan terus kami optimalkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Ayah Wa.
Konten Terkait
Ia juga berharap Kementerian Komdigi dapat memperkuat infrastruktur digital dan telekomunikasi, khususnya akses jaringan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pengembangan program desa digital. Menurut dia, masih terdapat sejumlah gampong di Aceh Utara yang belum terjangkau layanan telekomunikasi secara optimal akibat kondisi geografis dan dampak bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Masih ada beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan akses sinyal komunikasi atau blank spot. Karena itu, kami berharap adanya perhatian dan dukungan khusus dari Kementerian Komdigi,” ujarnya.
Ayah Wa menambahkan, kehadiran platform digital akan memperluas jangkauan pemasaran produk masyarakat sekaligus memperkuat sistem berbagi data (data sharing) dan interoperabilitas antarlembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, akurat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sektor publik.
Menurut dia, transformasi digital tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat hingga ke tingkat gampong.
“Aceh Utara memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri atas 852 gampong di 27 kecamatan. Karena itu, digitalisasi pemerintahan menjadi kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penerapan digital government akan mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan adanya pemerintahan digital, masyarakat akan merasa lebih diperhatikan, didengar, dan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat,” ujar Ayah Wa.
Menurut dia, masyarakat saat ini menginginkan layanan yang cepat, terintegrasi, dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi guna mempercepat implementasi transformasi digital di daerah.
“Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, seamless, dan terintegrasi. Ini menjadi tantangan sekaligus arah baru reformasi birokrasi digital yang akan terus kami dorong bersama Kementerian Komdigi,” katanya.
