LHOKSEUMAWE – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasee menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Lhokseumawe, Senin (1/9/2025).
Ketua Aliansi Mahasiswa, Robert, menegaskan aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat yang dirangkum dalam sebuah petisi.
“Kami turun ke jalan bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena suara rakyat harus sampai ke wakil-wakilnya. Mahasiswa tidak boleh diam ketika kebijakan justru menyulitkan masyarakat kecil,” ujarnya dalam orasi.
Konten Terkait
Dalam petisi tersebut, mahasiswa menyoroti delapan isu penting, yaitu:
1. Mendesak reformasi institusi Polri dan pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
2. Menolak penambahan lima batalyon baru.
3. Mengecam tindak kriminalitas terhadap insan pers.
4. Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
5. Menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lhokseumawe.
6. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
7. Menolak upaya “penulisan ulang” sejarah Indonesia serta mendesak pencopotan Menteri Fadli Zon.
8. Mendesak Pemerintah Aceh segera menyelesaikan pembayaran bonus atlet daerah.
Massa aksi juga mengangkat poster dan spanduk berisi kritik keras terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Mereka mengingatkan agar DPRK Lhokseumawe tidak berdiam diri.
“Kalau dewan ini benar-benar mewakili rakyat, maka jangan hanya duduk di kursi empuk. Segera sampaikan tuntutan kami ke pusat. Jangan tunggu sampai rakyat kehilangan sabar,” seru salah seorang mahasiswa melalui pengeras suara.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti A. Bakar, menegaskan dirinya yang baru dilantik tidak mengetahui adanya kebijakan kenaikan PBB. Namun, ia memastikan kebijakan tersebut akan direvisi.
“Mengingat kondisi kemiskinan masyarakat, saya secara tegas akan membatalkan kenaikan pajak itu,” kata Sayuti.
Sementara itu, Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, menyatakan pihaknya menerima seluruh isi petisi mahasiswa, termasuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan.
“Di DPRK Lhokseumawe tidak ada kenaikan tunjangan. Kami juga menolak kenaikan PBB hingga 248 persen. Hari ini kami akan menggelar rapat untuk menghapus kenaikan pajak tersebut,” jelasnya.
