Jakarta – Pejabat negara mengundurkan diri dalam waktu berdekatan bukan hal baru di Indonesia. Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami pengunduran diri yang tak hanya melibatkan satu atau dua pejabat, melainkan terjadi secara serentak dan melibatkan 14 menteri, mayoritas dari bidang ekonomi.
Peristiwa itu terjadi pada 20 Mei 1998 di tengah krisis moneter yang meluluhlantakkan fondasi ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah ambruk, inflasi melonjak, perbankan limbung, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah nyaris habis. Pada hari itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat para menteri ekonomi di Gedung Bappenas, Jakarta.
Rapat tersebut bukan pertemuan rutin. Dalam buku Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar menuturkan diskusi itu merupakan kelanjutan dari perbincangan intens sejak pagi hari bersama menteri, jurnalis, dan pelaku usaha. Semua membahas satu hal yang sama, yakni Indonesia sedang bergerak menuju jurang krisis ekonomi dan politik tanpa peta jalan keluar
Konten Terkait
Di forum Bappenas, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi nasional secara gamblang. Kesimpulannya tegas. Jika dibiarkan, Indonesia berpotensi kolaps. Pandangan itu diamini hampir seluruh menteri yang hadir. Hanya satu yang menyatakan keberatan, yakni Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono.
Dari kesadaran kolektif itulah keputusan besar diambil. Ginandjar menyampaikan niatnya mundur dari Kabinet Pembangunan VII, yang baru diresmikan Presiden Soeharto empat hari sebelumnya. Namun keputusan itu tidak berdiri sendiri. Satu per satu menteri lain menyatakan sikap serupa.
Hari itu, 14 menteri sepakat menarik diri. Mereka adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Soeharto, bukan hanya secara administratif, tetapi juga simbolik. Bahwa kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinannya telah runtuh.
Sejarawan Robert Edward Elson dalam Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat, Soeharto terkejut dan terpukul. Langkah para menteri berada di luar skenario kekuasaan yang telah disusunnya. Padahal, Soeharto masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya menyelamatkan legitimasi.
Upaya menahan laju pengunduran diri pun dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan (2006) mengungkapkan dirinya sempat meminta para menteri tetap bertahan. Namun keputusan sudah bulat.
Kehilangan dukungan dari para menteri kunci dan elite politik, Soeharto akhirnya memilih mengakhiri kekuasaannya. Pada 21 Mei 1998, sehari setelah pengunduran diri massal tersebut, Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia.
