ACEH UTARA, GENTAPOST.COM – Sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi dilantik, Jumat (30/10/2026) sore. Momentum pengisian jabatan strategis tersebut turut dihadiri perwakilan DPRK Aceh Utara sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon. Prosesi dipimpin langsung Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayahwa.
Dari unsur legislatif, DPRK Aceh Utara diwakili Abdul Mutaleb, S.Sos., M.A.P., yang akrab disapa Taliban, bersama jajaran Sekretariat DPRK.
Hadir pula Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., sejumlah kepala perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.
Sepuluh pejabat yang dilantik merupakan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026. Mereka dipercaya mengisi sejumlah posisi penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Fauzi Sahputra, S.IP., sebagai Asisten Administrasi Umum; Abdurrahman, SKM., M.Si., sebagai Direktur RSU Cut Meutia; Siti Aisah Br Ginting, S.P., sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan; serta Mirza Gunawan, S.T., M.A.P., sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Selanjutnya, Fatwa Maulana, S.Sos., M.Si., menjabat Kepala Dinas Perhubungan; Muhammad Saleh, S.H., sebagai Kepala Dinas Pertanahan; Samsul Rizal, S.T., M.Si., sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah; Mansur, S.E., sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Dua jabatan lainnya diisi M. Yunus, S.HI., sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah dan Samsul Bahri, SKM., M.K.M., sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Kehadiran perwakilan DPRK dalam pelantikan tersebut menjadi bagian dari hubungan koordinasi kelembagaan antara legislatif dan eksekutif. Sinergi kedua lembaga dinilai penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pembahasan kebijakan, penganggaran hingga pengawasan program pembangunan.
Pengisian jabatan di sejumlah perangkat daerah itu juga membawa tanggung jawab besar bagi pejabat yang baru dilantik. Mereka dituntut segera melakukan konsolidasi, memahami persoalan di masing-masing instansi, serta memastikan program kerja berjalan sesuai target.
Pasalnya, sektor yang menjadi tanggung jawab para pejabat tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan dayah, pertanian, perumahan, transportasi, pertanahan, pendapatan daerah hingga lingkungan hidup.
DPRK Aceh Utara memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan jajaran eksekutif diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat.
Penguatan birokrasi juga tidak cukup hanya melalui pengisian jabatan. Peningkatan disiplin aparatur, transparansi pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Dengan terbentuknya susunan pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru, pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemkab Aceh Utara memasuki tahapan konsolidasi organisasi. Sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah diharapkan terus terjaga dalam mengawal kebijakan serta pembangunan Kabupaten Aceh Utara.









