Aceh Tenggara : gentapost.com – Kabid Kajian Isu Strategis Aliansi Sepuluh Pemuda, Muhammad Raja meminta aparat penegak hukum (Kejaksaan) untuk dapat melidik dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Tahun 2023-2024 yang diduga lakukan penyimpangan dana BOS dan diduga manipulasi. Dana bos dikelola sekolah tidak main main mencapai ratusan juta dan perlu dilakukan lidik.
“Jaksa di Kejari Agara agar melakukan penyelidikan terhadap pengguna dana BOS di SMAN1, SMA2 dan SMAN3 Lawe Sigala-gala. Apabila dalam pemeriksaan dana BOS dan sumber bantuan lainnya tahun 2023 hingga 2024, ditemukan penyimpangan dan berpotensi terjadi korupsi, maka kasus dana BOS itu harus menjadi contoh bagi para Kepala Sekolahnya dan pengelola BOS agar ada efek jeranya. Tegas Raja kepada gentapost.com , Jumat (22/08/2025)
Guna keterbukaan informasi publik, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara diminta agar melakukan penyelidikan terhadap pengguna dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 hingga 2024 di SMAN1 Lawe Sigala -gala, SMAN2 Lawe Sigala -gala dan SMAN3 Lawe Sigala-gala dan SMA lainnya jajaran Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Aceh Tenggara.
Selain itu dana BOS di SD dan SMP di Kecamatan Semadam, Lawe Sigala -gala, Kecamatan Babul Makmur, dan Kecamatan Leuser.
Selama ini, pengelolaan dan penggunaan dana BOS tidak tranparan kepada publik sehingga timbul berbagai asumsi, kalau dana BOS terindikasi terjadi penyelewengan dan tidak tepat sasaran.
Bukan hanya dana BOS tingkat SMA perlu diusut. Akan tetapi dana BOS tingkat SMP 1 Lawe Sigala -gala, SMPN2 Lawe Sigala, SMPN1 Leuser, SMPN3 Lawe Sigala -gala, juga SDN Gajah Mati, SDN1 Lawe Loning, SDN3 Lawe Loning, SDN 4 Lawe Loning, SD Advent Tanah Baru, SD Bertingkat Kuta Tengah, SDN Semadam dan SD maupun SMP di Kecamatan Semadam, Babul Makmur, Kecamatan Leuser dan Kecamatan Lawe Sigala gala.
“Jika benar terbukti, tindakan ini bisa masuk dalam pelanggaran berat, melanggar berbagai aturan, seperti UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah,” ucapnya. [SKD]
